🦄 Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan

IzinOperasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Perusahaan - Baru Persyaratan : No Keterangan Optional 1 Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000) Wajib 2 Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. SuratRekomendasi Izin Pendirian/Operasional LKP, ukuran Legal, 70 gr, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah. Sistem Informasi Pelayanan Publik Rekomendasi Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) IzinOperasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pengaduan Layanan Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id Untuklegalitas pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan maka diperlukan perizinan dari pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus maka pengelola harus mengajukan perizinan dengan prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan, dan melengkapi berbagai ceklist persyaratan. MengajukanPermohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS. Memproses Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial. Memenuhi Pernyataan Komitmen. Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik. Memberikan Rekomendasi Izin Usaha, Izin Operasional atau IzinOperasional Lembaga Kursus dan Pelatihan. Terdapat Layanan online, klik disini. No. SK : KEPDIS 167 Tahun 2020 CaraPengajuan Perijinan Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Untuk mendirikan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi, diantaranya : 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada dinas pendidikan kabupaten melalui kepala seksi KF & PSM bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 2. Profil Lembaga Kursus 3. Foto Copy Akta Pendirian / Notaris (atas nama lembaga/LKP) 4. IzinOperasional Lembaga Non Formal PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) Dasar Hukum : 1) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tantang Pelayanan Publik; RekomendasiIjin Operasional Login. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. JL. JAYENG KUSUMA NO 17 TULUNGAGUNG 66229 0355332313 DPM PTSP www.perizinan.tulungagung.go.id. Home; PEMPROV JATIM; Pemerintah Kab. Tulungagung; DPM PTSP; OPD Kabupaten; IPP B SKM-Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Terdapat . Sebelum mendirikan sebuah Lembaga pelatihan kursus, perhatikan ulasan berikut ini. Pendirian kursus, adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan. Keberadaan LKP bisa kita lihat bertebaran di banyak lokasi. Mulai dari yang menawarkan kursus bahasa asing seperti Mandarin, menjahit, matematika dan masih banyak lagi. Pasal 1 angka 4 Permendikbud 81/2013 menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP adalah satuan pendidikan non formal yang di selenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mendirikan sebuah Lembaga pelatihan kursus di butuhkan beberapa persyaratan yang harus di penuhi, di antaranya Pastikan Data KTP, NPWP, dan KK Pengurus dan Pendiri LKP Telah Sesuai Seringkali terjadi data yang tertera pada KTP, NPWP, dan KK seseorang tidak sinkron. Ketidaksesuaian ini dapat berupa terdaftar di dua KK yang berbeda, dalam KTP dan NPWP tercantum alamat yang tidak sama, dan lain sebagainya. Meskipun ini terlihat sepele, permasalahan administrasi yang tidak rapi seperti perbedaan data seseorang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Misalnya saat ingin mengajukan izin usaha termasuk izin operasional LKP. Sejak berlakunya perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau yang lebih di kenal dengan Online Single Submission OSS, sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Nomor Induk Kependudukan NIK akan di periksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP. Jika NIK atau KSWP dari pendiri dan pengurus LKP dinyatakan tidak valid, maka proses registrasi untuk mengajukan izin operasional tidak dapat dilanjutkan. Artinya kamu harus memperbarui dokumen kependudukan atau perpajakan yang kamu punya. Bentuk Badan Usaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Apakah ada keharusan LKP harus memilih bentuk badan usaha atau badan hukum tertentu? Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud 81/2013 Lembaga Pendidikan Non Formal yang salah satu jenisnya adalah LKP dapat di dirikan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Di Indonesia, badan usaha berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas PT, Yayasan, Koperasi. Artinya untuk bisa mendapatkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tidak ada keharusan memilih bentuk usaha tertentu. Namun jika kamu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan maksud murni mencari keuntungan, maka PT adalah pilihan badan hukum yang paling pas. Salah satu keunggulan PT adalah tanggung jawab yang di miliki para pemegang saham sebatas modal yang disetornya. Sehingga apabila PT mengalami kerugian, harta pribadi para pemegang saham tetap aman. Sebagai tambahan, untuk mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan tidak diatur modal minimal yang harus di penuhi. Saat ini prosedur dan syarat pendirian PT semakin mudah. Bahkan prosedur dan syarat yang terbaru sebagaimana di atur di UU Cipta Kerja dan PP 8/2021, untuk mendirikan PT tidak ada batasan minimal besaran modal dasarnya karena hal tersebut di tentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Selain itu, bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, dapat mendirikan PT dengan hanya satu pendiri saja. Namun kalau kamu mau mendirikan LKP yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, maka mendirikan yayasan adalah salah satu opsinya. Lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Wajib Sesuai dengan Ketentuan Zonasi UU Cipta Kerja mengatur bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha harus di sesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. Selanjutnya, Pemerintah Daerah wajib Menyusun RDTR masing-masing wilayahnya dan menyediakannya dalam bentuk digital. Untuk wilayah DKI Jakarta, aturan mengenai RDTR dan zonasi sudah di tentukan dalam Perda DKI 1/2014. Zonasi yang dapat di gunakan bagi lembaga kursus dan pelatihan adalah K2, K4, C1, S1. Jika domisili LKP tidak sesuai dengan zonasi peruntukkannya, maka izin operasional tidak akan di terbitkan meskipun dokumen persyaratannya lengkap. Untuk mengecek tempat yang akan kamu gunakan apakah sesuai dengen ketentuan zonasi yang di atur oleh Pemda DKI. Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Sarana dan prasarana LKP harus memenuhi kriteria standar minimum sarana dan prasarana. Ini bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kursus dan pelatihan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sebagai contoh, untuk LKP yang bergerak di bidang bahasa, fotografi, merangkai bunga kering dan bunga buatan, pijat pengobatan refleksi, dan teknisi akuntansi, sarana dan prasarananya di antaranya terdiri dari lahan, bangunan dan gedung, serta sarana ruang pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya dapat di pelajari di Permendikbud 26/2016. Sedangkan LKP yang bergerak di bidang animasi, jaringan komputer, las busur manual, pekarya Kesehatan, dan teknisi komputer, dapat mempelajari standar sarana dan prasarananya di Permendikbud 33/2017. Nomor Induk Berusaha NIB Dalam Pendirian Kursus di butuhkan NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB berbentuk angka acak yang di beri pengaman dan di sertai dengan tanda tangan elektronik. Untuk mendapatkannya, kamu dapat mengajukannya melalui Lembaga Online Single Submssion OSS. Sesuai dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Hak akses kepabeanan Pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha Karena wajib di miliki oleh pelaku usaha, maka NIB akan di minta untuk di lampirkan pada saat mengajukan izin operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dalam Pendirian Kursus Butuh Yang Namanya Persetujuan Tetangga Salah satu persyaratan penting untuk mengajukan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah mendapatkan persetujuan tetangga. Persetujuan yang di dapatkan harus berasal dari tetangga depan, tetangga belakang, tetangga samping kiri, dan tetangga samping kanan. Selain di mintakan persetujuannya, para tetangga tersebut juga harus melampirkan masing-masing fotokopi KTP-nya. Ini tentu bukan perkara mudah karena tidak semua orang bersedia memberikan fotokopi KTP-nya meski untuk tetangga yang sudah di kenalnya sekalipun. Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi penting karena di anggap memberikan gambaran mengenai LKP tersebut. Biasanya kurikulum memuat standar kompetensi, materi pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan lain sebagainya. Penyusunan kurikulum harus di sesuaikan dengan programnya. Misalnya, kurikulum kursus dan pelatihan untuk anak yang berada di Sekolah Dasar SD tidak bisa disamakan dengan kurikulum bagi anak yang berada di Sekolah Menengah Atas SMA. Oleh karena itu, pastikan antar jenjang memiliki kurikulum yang berbeda. Penanggung Jawab dan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan Dalam Pendirian Kursus butuh penanggung jawab dari Lembaga Kursus dan Pelatihan harus berpendidikan minimal SMA yang di buktikan dengan melampirkan ijazahnya. Sedangkan untuk tenaga pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan program yang di buktikan dengan melampirkan ijazahnya minimal D-3. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal Dokumen ini merupakan persyaratan teknis yang di buat dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP 57/2021 dan perubahannya. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Survey Survey di lakukan setelah dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis di nyatakan lengkap. Nantinya kamu akan mendapatkan informasi mengenai kapan survey akan diselenggarakan. Survey di adakan untuk memverifikasi kebenaran semua dokumen persyaratan yang telah di ajukan. Pihak yang melakukan survey terhadap LKP adalah DPMPTSP dan Suku Dinas Pendidikan setempat. Setelah survey selesai dan tidak ada dokumen persyaratan yang harus diperbaiki, maka izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang kamu ajukan akan diterbitkan. Izin operasional ini berlaku selama LKP masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan. Segera hubungi kami untuk pendirian kursus dan untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami atau tinggalkan pesan. Dan untuk melihat testimoni klien-klien kami bisa klik di sini. Update promo-promo yang kami berikan setiap bulannya bisa di lihat melalui instagram kami. “Pengurusan izin LKP untuk bisnis kursus diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP di daerah masing-masing”Materi pembelajaran dan waktu belajar di sekolah formal tentunya sangat terbatas. Sehingga untuk mendalami materi di dalam kurikulum formal atau mempelajari materi di luar kurikulum formal diperlukan pendidikan non formal berupa kursus dan pelatihan. Misalnya kursus mengemudi, kursus bahasa inggris, dan kursus lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Permendikbud 81/2013, penyelenggara pendidikan non formal berupa kursus dan pelatihan ini disebut Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP. Kursus dan pelatihan ini pun tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang memerlukan belajar tambahan di luar kelas, tapi juga untuk orang dewasa yang ingin menambah pengetahuan dan skillnya. Luasnya target pasar pada bisnis ini bisa menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Namun pelaku usaha harus memiliki legalitas berupa izin LKP sebelum memulai bisnis izin LKP diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP di daerah masing-masing berdirinya LKP. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin menjalakan bisnis kursus adalah sebagai berikutIdentitas pendiri selaku penanggungjawab LKP Identitas ini meliputi Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga KK.Memiliki Badan Usaha LKP dapat didirikan oleh perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum Pasal 2 Permendikbud 81/2013. Meskipun diberikan pilihan, pelaku usaha harus bijak menentukannya. Apabila LKP didirikan untuk jangka waktu lama kedepannya, maka lebih baik memilih badan hukum berupa Perseroan Terbatas PT. Hal ini dikarenakan pendiri PT berhak menentukan jangka waktu pendirian PT baik itu terbatas atau tidak terbatas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pendirian PT juga dapat dilakukan oleh perorangan. Bidang usaha untuk bisnis LKP dapat menggunakan kode KBLI 85495 pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta. Pendirian PT dibuktikan dengan akta pendirian dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi LKP Sesuai Zonasi Penentuan lokasi kegiatan LKP disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR di masing-masing daerah. RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sarana dan Prasarana LKP Sarana dan prasarana dalam LKP harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud. Adapun 3 aturan tersebut adalahPermendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi; atauPermendikbud Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP Bidang Animasi, Jaringan Komputer, Las Busur Manual, Pekarya Kesehatan, dan Teknisi Komputer. Nomor Induk Berusaha NIB Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP 5/2021, NIB merupakan bukti yang menyatakan pelaku usaha telah terdaftar. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha. Untuk LKP yang masuk dalam kegiatan usaha risiko rendah, NIB ini juga otomatis berlaku sebagai izin lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan SPPL Pasal 194 ayat 2 PP 5/2021. NIB diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission OSS. Kurikulum LKP Disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Pasal 35 ayat 1 PP 57/2021. Dalam artian, kurikulum ini yang akan memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan LKP. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan Pasal 3 ayat 1 PP 57/2021. Rencana pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh juga H-5 OSS Terbaru Berlaku, 7 Perbedaan OSS Versi Dan OSS-RBAIngin mendirikan PT agar bisa menjalankan bisnis LKP tapi kesulitan dalam mengurusnya? Kami dapat membantu Anda. Segera hubungi melalui tombol di bawah Ni Nyoman Indah Ratnasari Artikel > Perizinan Berusaha > Prosedur dan Persyaratan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKPLembaga Kursus dan Pelatihan LPK telah membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang profesional, kompeten dan memiliki skill ahli di bidang usaha tertentu. Hal ini tentu saja dibutuhkan sehingga produktivitas dunia usaha khususnya di Indonesia dapat ditingkatkan melalui kualitas sumber daya manusia yang lebih baik mengenai Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP ini diperbaharui pada tanggal 7 Maret dengan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan, pengajuan perizinan di bidang pendidikan tidak dilakukan melalui sistem OSS RBA kecuali Lembaga Pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus KEK. Untuk itu, pemberian layanan perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Namun setiap penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan perizinan. Artikel AwalPasal 1 angka 4 Permendikbud 81/2013 menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih bisa menjalankan LKP kamu wajib memiliki Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Izin LKP. Izin ini diajukan kepada DPMPTSP setempat dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan banyak Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK yang telah berkembang belakangan ini, dan menawarkan berbagai kursus keahlian seperti kursus bahasa asing Mandarin, kursus bahasa asing Korea, kursus bahasa asing Jepang, kursus bahasa asing Inggris, kursus menjahit, kursus membuat kue, dan lain sebagainya. Berjamurnya Lembaga Pelatihan Kerja memperlihatkan bahwa peluang untuk mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja masih terbuka luas, mengingat masih banyak orang di berbagai pelosok negeri yang membutuhkan keterampilan kerja. Bagaimana cara mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja dan syarat apa yang harus dipenuhi agar pengajuannya lancar? Anda akan menemukan jawabannya di dalam artikel izin operasional Lembaga Kursus dan PelatihanAnda perlu tahu bahwa saat ini pengajuan perizinan di bidang pendidik tidak lagi dilakukan melalui sistem OSS RBA, kecuali Lembaga Pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus KEK. Peraturan terbaru ini didasari oleh Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan. Untuk itu Perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan dengan pedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan demikian perlu dicatat bahwa sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu Anda harus memiliki Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA, yang telah ditentukan oleh perundang-undangan sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir memang banyak perubahan terkait dengan perizinan usaha, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik "PP Tentang OSS". OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang akhirnya PP Tentang OSS mengubah rangkaian proses pendirian perusahaan, seperti misalnya adanya keharusan bagi perusahaan untuk melakukan registrasi pada sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB, Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional. Selain itu, OSS juga memicu adanya ketentuan baru dari berbagai Kementerian yang membawahi masing-masing sektor usaha yang termasuk dalam ruang lingkup sistem OSS, seperti sektor perdagangan, pariwisata, perindustrian, pertanian, komunikasi dan informatika, perhubungan, hingga sektor Pendidikan dan dan Persyaratan izin operasional pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan LKPBerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, berikut adalah beberapa update prosedur dan persyaratan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP1. Pengecekan kembali dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti data KTP, NPWP, KK Pengurus dan Pendiri LKPWalau terlihat sepele, namun permasalahan administrasi ini adalah permasalahan yang paling sering dialami banyak pelaku usaha saat akan mengajukan perizinan. Seringkali data yang tertera di KTP, NPWP, dan KK tidak sinkron, sehingga pada akhirnya data akan dianggap tidak valid dan Anda harus mengajukannya kembali setelah melakukan sinkronisasi karena saat ini perizinan telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission OSS, maka proses validasi data menjadi hal utama yang harus dipenuhi, demikian juga dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP.Saat NIK atau KSWP pendiri dan pengurus LKP dinyatakan tidak valid, maka proses pengajuan izin baru bisa dilanjutkan kembali saat semua data dokumen telah Memilih bentuk badan usaha Lembaga Kursus dan Pelatihan LPKBerdasarkan Pasal 2 Permendikbud 81/2013 Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK dikategorikan sebagai pendidikan non formal yang dapat didirikan oleh perseorangan, kelompok orang atau badan hukum seperti Perseroan Terbatas PT, yayasan dan koperasi. Artinya, untuk bisa mendapatkan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK, tidak ada keharusan untuk memilih bentuk usaha tertentu. Hanya saja, bila Anda mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan maksud murni mencari keuntungan, maka Anda disarankan untuk memilih badan hukum seperti PT sebagai badan memiliki banyak keunggulan, salah satunya tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemegang saham hanya sebatas modal yang disetor, sehingga apabila PT mengalami kerugian maka harta pribadi para pemegang saham tetap aman. Selain itu, apabila usaha memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda juga dapat mendirikan PT dengan satu pendiri diatur di dalam UU Cipta Kerja dan PP 8/2021, untuk mendirikan PT tidak ada batasan minimal besaran modal dasar, semua berdasarkan kesepakatan para pendiri. Sehingga dalam mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan tidak ada persyaratan modal minimal yang harus tujuan Anda mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja bukan untuk mencari keuntungan, Anda disarankan memilih badan usaha Ketentuan zonasi lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan UU Cipta Kerja telah mengatur rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. Pemerintah Daerah wajib menyusun RDTR masing-masing wilayah dan menyediakan info dalam bentuk digital, sehingga pelaku usaha dapat DKI Jakarta menentukan dalam Perda DKI 1/2014 tentang RDTR dan zonasi yang dapat digunakan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan, yaitu K2, K4, C1 dan S1. Apabila ditemukan bahwa domisili LKP tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, maka izin operasional tidak akan diterbitkan walau persyaratan dokumen telah yang dapat digunakan bagi lembaga kursus dan pelatihan adalah K2, K4, C1, S1. Berdasarkan pengalaman Easybiz, jika domisili LKP tidak sesuai dengan zonasi peruntukkannya, maka izin operasional tidak akan diterbitkan meskipun dokumen persyaratannya lengkap. Untuk mengecek tempat yang akan kamu gunakan apakah sesuai dengen ketentuan zonasi yang diatur oleh Pemda DKI bisa dicek di Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan PelatihanUntuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan maksimal, Lembaga Kursus dan Pelatihan harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing. Ketentuan tentang sarana dan prasarana dapat dipelajari lebih lanjut dalam Registrasi Nomor Induk Berusaha NIBSeperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa NIB harus terlebih dahulu diajukan melalui Lembaga Online Single Submission OSS. NIB adalah bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, NIB juga berlaku sebagaiAngka Pengenal ImporHak akses kepabeananPendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaanWajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha6. Adanya persetujuan tetangga lingkungan sekitarSetelah berhasil mengetahui bahwa lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan telah sesuai dengan zonasi yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari tetangga di sekitar, baik tetangga depan, tetangga samping kiri, tetangga samping kanan dan tetangga di belakang lokasi yang telah ditentukan. Persetujuan tidak hanya diberikan secara verbal, namun Anda juga harus melampirkan masing-masing fotokopi KTP sebagai bukti Penentuan kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan Kurikulum adalah salah satu hal yang penting yang memberikan gambaran mengenai perencanaan tentang tujuan, dan bahan pelajaran LKP tersebut. Kurikulum yang digunakan harus memuat standar kompetensi, materi pembelajaran, penilaian dan alokasi waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyusunan kurikulum juga harus disesuaikan dengan target usia peserta Persyaratan penanggung jawab dan tenaga pendidik Lembaga Kursus dan PelatihanAnda tidak bisa sembarangan memilih orang untuk menjadi pengajar atau penanggung jawab LPK yang Anda dirikan. Seorang penanggung jawab LPK setidaknya harus berpendidikan minimal SMA dan diwajibkan melampirkan ijazahnya. Sedangkan tenaga pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan program pengajaran yang akan diberikan, dengan melampirkan ijazah minimal D-3.9. Rencana pengembangan satuan pendidikan non formal dan surveyUntuk memenuhi persyaratan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, Anda juga perlu menyimak persyaratan teknis yang dibuat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP 57/2021 dan perubahannya, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian SurveySetelah semua persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, maka langkah terakhir yang perlu diperoleh adalah survey. Survey berguna untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang telah diajukan. Survey ini biasanya dilakukan oleh DPMPTSP dan Suku Dinas Pendidikan setempat. Begitu survey dinyatakan lolos dan terverifikasi, maka izin operasional LKP sudah Anda peroleh sampai adanya perubahan peraturan lain atau selama LKP terlalu sulit bukan? Setelah membaca artikel ini Anda sudah bisa mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terutama jika Anda ingin terlebih dahulu membuat PT sebagai badan hukum yang mendasari Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ingin Anda dirikan.

izin operasional lembaga kursus dan pelatihan